Bidang Datun

Tidak ada komentar 1250 views
Bidang Datun,5 / 5 ( 1voting )

 

Kejaksaan atau jaksa dikenal luas memiliki peranan dalam bidang pidana. Jaksa bertindak sebagai Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik dan atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) mana kala berbicara di Pengadilan.

Mungkin agak jarang khalayak mendengar adanya tugas dan fungsi jaksa dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam peranan ini, jaksa bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dalam tugas dan fungsi tersebut, jaksa dalam bidang Perdata bukanlah satu hal yang baru, bahkan telah ada sejak zaman Belanda.

Badan / jabatan Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah dalam penyelenggaraan tugas melaksanakan roda pemerintahan dan membangun, membuat suatu kebijakan berbentuk keputusan (TUN).

Selaras dengan laju roda pemerintahan dan pembangunan; merangsang kemajuan di segala aspek kehidupan bernegara. Termasuk kemajuan pola fikir baik dalam menganalisa setiap perkembangan, bahkan dalam mengkritisi produk kebijakan pemerintah.

Dalam mengambil suatu keputusan, akan banyak menemukan permasalahan / kepentingan dan tidak menutup kemungkinan terjadi benturan, perselisihan / sengketa yang dapat menghambat jalannya roda pemerintahan / pembangunan yang berujung pada guggatan.

Untuk menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan pemerintahan. Maka pemerintah membutuhkan peranan pengacara yang mampu memberikan saran, pendapat, pembelaan yang mewakili pemerintah sebagai penggugat atau tergugat khususnya dalam permasalahan / perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di dalam maupun di luar negeri.

Dan Kejaksaan selaku unsur dari pemerintah turut berperan dalam melakukan tindakan-tindakan, baik dari tingkat antisipatif hingga kepada penegakan hukum. Keterlibatan tersebut dapat berbentuk tanggung jawab untuk menyelamatkan kekayaan / aset negara / daerah serta turut menjaga dalam hal menjaga kewibawaan pemerintah negara / daerah dan melindungi kepentingan umum.

 

Perlunya pengenalan dan fungsi Jaksa Pengacara Negara:

  1. Melaksanakan penegakan hukum;
  2. Menjaga kewibawaan pemerintah;
  3. Menyelamatkan kekayaan negara/daerah;
  4. Melindungi kepentingan umum.
  1. Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  2. Perpres No. 38/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  3. Perjari No.: Per-009/a/ja/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Bentuk tugas dan tanggung jawab:

  1. Penegakan hukum;
  2. Bantuan hukum;
  3. Pertimbangan hukum;
  4. Pelayanan Hukum;
  5. Tindakan hukum lainnya.

Implementasi

Merupakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang Perdata sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau berdasarkan keputusan pengadilan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah.

Contoh:

  • Jaksa dapat melakukan gugatan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan;
  • Jaksa dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang dilakukan dengan tidak syah;
  • Jaksa dapat menuntut ke Pengadilan agar pendaftaran merek dinyatakan batal jika suatu merek tersebut bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1961.

Adalah tugas bantuan hukum yang diberikan kepada instansi negara / pemerintah atau BUMN / BUMD atau pejabat TUN dalam perkara Perdata atau TUN berdasarkan SKK. Kegiatan bantuan hukum dapat dilakukan di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pertimbangan yang diberikan kepada instansi negara / pemerintah atau BUMN / BUMD atau pejabat TUN dalam perkara Perdata atau TUN berdasarkan SKK diminta atau tidak diminta yang dijalani melalui kerjasama yang baik. Agar di dalam kegiatan ini dihindari adanya kesan saling intervensi. Akan tetapi perlu ditumbuhkan rasa saling mempercayai dan saling membutuhkan untuk saling memberi pendapat / pertimbangan.

Contoh:

  • Pertimbangan hukum dapat diberikan dalam rapat Muspida dan rapat-rapat lainnya;
  • Pertimbangan hukum dapat diberikan dalam penyusunan peraturan daerah.

Adalah suatu bentuk pelayanan yang diperlukan instansi negara / pemerintah atau masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kasus atau masalah Perdata maupun Tata Usaha Negara.

Contoh:

Konsultasi, meminta informasi hukum, dll.

Merupakan segala bentuk tindakan hukum lainnya di bidang Perdata maupun Tata Usaha Negara dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara atau memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah.

Contoh:

  • Tututan ganti rugi (claim) untuk keuntungan negara atau masyarakat;
  • Duduk dalam arbitase dalam rangka menyelesaikan masalah Perdata negara/pemerintah atau kepentingkan umum terkait

Pola Penyelesaian Kasus

Para pihak yang berpekara mengajukan surat guguatan di Pengadilan dan beracara sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan putusan hakim dengan melalui pemeriksaan terhadap masing-masing pihak di Pengadilan.

Para pihak yang berperkara dapat mencari titik kesepakatan dengan melakukan perdamaian yang dilakukan di luar Pengadilan.

Putusan Pengadilan

  1. Gugatan ditolak;
  2. Gugatan dikabulkan;
  3. Gugatan tidak diterima;
  4. Guguatan gugur.

Pasal 97 (7) b

Bila gugatan dikabulkan, putusan dapat berisi kewajiban terhadap pejabat TUN sebagai berikut:

  1. Mencabut Tus TUN;
  2. Mencabut Tus TUN dan terbitkan Tus baru;
  3. Menterbitkan Tus baru.

 

  1. Karena Tus TUN bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;
  2. Karena Tus TUN bertentangan dengan azas umum pemerintah yang baik:
    • Kepastian hukum;
    • Tertib penyelenggaraan negara;
    • Keterbukaan;
    • Proposionalitas;
    • Profesionalitas;
    • Akuntabilitas.
  1. Dalam 4 bulan setelah putusan inkracht (Pasal 97 (9) huruf a) tergugat tidak melaksanakan kewajiban Tus TUN tersebut tidak punya kekuatan hukum lagi;
  2. Dalam 3 bulan setelah putusan inkracht tergugat tidak melaksanakan kewajiban (Pasal 97 (9) b dan c), penggugat ajukan permohonan supaya ketua pengadilan memerintahkan tergugat laksanakan Tus tersebut;
  3. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan Tus, pejabat yang bersangkutan dikenakan pembayaran dan atau sanksi administrasi;
  4. Dalam hal tergugat melaksanakan Tus, diumumkan media masa cetak setempat oleh panitera sejak terpenuhi (Pasal 116).

 

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Bidang Datun"